Pernyataan Budi Arie Setiadi mengenai insting percepatan pemilu kembali menghangatkan diskusi publik di tingkat nasional, termasuk di kalangan pemantau politik di Bandung dan Jawa Barat. Koordinator Presidium Nasional Fraksi Rakyat, Yudi Syamhudi Suyuti, menyampaikan kecaman terhadap ucapan Ketua Umum Projo itu karena dinilai berpotensi memicu konflik politik serta mengusik kondusivitas negara.
Reaksi tersebut muncul setelah Budi Arie menyinggung skenario masa jabatan Presiden Prabowo yang berandai-andai selesai lebih awal dari 2029. Menurut Yudi, nada pernyataan itu tidak tepat dilontarkan di tengah dinamika sosial-politik yang masih memerlukan kehati-hatian.
Latar diskursus internal Projo
Ucapan yang dipersoalkan disampaikan dalam forum diskusi internal relawan Projo. Acara tersebut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski berlangsung di ruang internal, isi pembicaraan kemudian menjadi sorotan luas karena menyentuh sensitivitas kalender demokrasi nasional.
Yudi menekankan bahwa spekulasi soal percepatan pemilu atau pemangkasan masa bakti pemerintahan yang sah dapat dibaca sebagai sinyal tendensius. Ia menilai ruang publik justru membutuhkan peneguhan terhadap kepastian konstitusional, bukan wacana yang membuka celah tafsir politik berlapis.
Alasan kecaman dan risiko stabilitas
Dalam keterangan Forum Komunikasi Tokoh Politik pada Kamis, 27 Agustus 2026, Yudi menyatakan pihaknya mengecam keras pernyataan Ketua Umum Projo. Ia menyebut statement berandai-andai itu sangat berisiko memicu konflik politik hingga situasi nasional menjadi tidak kondusif.
Bagi banyak pengamat di daerah, termasuk warga Bandung yang mengikuti isu nasional, stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan dan kepastian investasi. Ketika tokoh yang dekat dengan basis relawan mengeluarkan sinyal spekulatif, kekhawatiran publik terhadap polarisasi baru mudah muncul.
- Pernyataan dinilai tendensius dan tidak tepat waktu.
- Berpotensi memicu konflik politik di tingkat nasional.
- Dikhawatirkan mengganggu kondusivitas sosial-politik.
- Bertentangan dengan dukungan terhadap kepastian masa bakti hingga 2029.
Dukungan penuh hingga akhir masa bakti 2029
Yudi menegaskan Fraksi Rakyat mendukung penuh pemerintahan di bawah Presiden Prabowo sampai purnabakti pada 2029. Dukungan itu dibingkai sebagai sikap menjaga kontinuitas agenda pemerintahan tanpa diganggu spekulasi kalender politik.
Ia juga menyerukan agar seluruh pihak menahan diri dari pernyataan yang memperkeruh suasana. Seruan ini relevan bagi aktor politik di pusat maupun daerah, termasuk Jawa Barat, agar tidak ikut memperbesar tafsir liar di media sosial maupun forum publik.
Implikasi bagi publik dan pemantau di Bandung
Bagi pembaca di Bandung, isu ini bukan sekadar polemik elite Jakarta. Ketegangan wacana nasional sering berimbas pada iklim diskusi lokal, relawan partai, hingga frekuensi hoaks politik di kanal digital. Penegasan batas masa jabatan hingga 2029 membantu meredam spekulasi yang merugikan kerja pemerintahan sehari-hari.
Sikap Forum Komunikasi Tokoh Politik menempatkan kepastian konstitusi dan stabilitas sebagai prioritas. Tanpa menghakimi motif pribadi tokoh yang bersangkutan, yang digarisbawahi adalah tanggung jawab moral publik figur ketika berbicara di ruang yang mudah teramplifikasi media.
Ke depan, komunikasi politik yang berhati-hati diharapkan menjadi standar. Wacana internal relawan pun sebaiknya mempertimbangkan dampak eksternal agar tidak terbaca sebagai undangan konflik. Publik di daerah, termasuk Bandung, tetap membutuhkan sinyal kepastian agar fokus pada isu pelayanan, ekonomi, dan pembangunan tetap terjaga.
Sumber: Sindo News.