Ketahanan pangan, kemandirian energi, dan ketahanan iklim kini hadir bersamaan sebagai tekanan strategis bagi Indonesia. Dalam Forum Diskusi Terbatas yang digelar Rumah Sawit Indonesia di IPB University, Bogor, Senin, 31 Agustus 2026, isu tersebut dibahas melalui sudut tata kelola lanskap. Pendiri Yayasan Panca Palma Tropika Indonesia, Petrus Gunarso, menekankan bahwa keberhasilan menjawab ketiga tantangan bergantung pada kepastian ruang dan bentang alam yang dikelola secara berkelanjutan, bukan sekadar program sektoral yang terpisah.
Sebagai negara tropis dengan dua musim, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam efisiensi pengelolaan lingkungan dibanding negara beriklim empat musim. Keunggulan itu, menurut pemaparan di forum tersebut, hanya berarti jika proporsi ruang dijaga jelas, dilindungi hukum, dan dijalankan secara utuh di tingkat lanskap. Bagi pembaca di Jawa Barat, termasuk kawasan Bandung Raya yang padat penduduk dan rentan alih fungsi lahan, kerangka berpikir serupa relevan untuk menjaga keseimbangan produksi pangan, energi terbarukan, dan daya dukung lingkungan.
Tiga tantangan nasional yang tidak bisa dipisah
Petrus Gunarso menilai akar persoalan ekologi dan pembangunan tidak selesai jika setiap sektor bekerja sendiri. Pangan, energi, dan iklim saling terkait dalam satu sistem ruang. Karena itu, pendekatan harus bergeser dari fokus sempit pada satu komoditas—misalnya kebun sawit semata—menuju tata kelola bentang alam yang utuh dan terintegrasi.
Forum Diskusi Terbatas RSI di kampus IPB itu mengusung tema membangun ketahanan serta kemandirian pangan dan energi melalui nexus baru tata kelola sawit berkelanjutan. Intinya, sawit ditempatkan sebagai bagian dari mozaik lanskap, bukan sebagai isu tunggal yang berdiri sendiri.
Elemen ruang yang wajib proporsional
Menurut Petrus, tata kelola lanskap berkelanjutan wajib menggabungkan seluruh elemen ruang secara proporsional dan memiliki kepastian hukum. Elemen itu mencakup kawasan konservasi, hutan produksi, perkebunan kelapa sawit, pertanian pangan, serta sungai dan daerah aliran sungai. Tanpa peta proporsi yang jelas, konflik lahan dan tekanan ekosistem mudah berulang.
Ia menegaskan penetapan area perlindungan ekosistem harus tegas dan terlindungi. Di sisi lain, budidaya kehutanan perlu dioptimalkan dengan prinsip lestari agar produksi tidak mengorbankan daya dukung jangka panjang. Kepastian hukum menjadi jangkar agar rencana tata ruang tidak mudah digeser kepentingan jangka pendek.
- Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem dengan batas yang jelas
- Hutan produksi yang dikelola secara lestari
- Perkebunan kelapa sawit dalam koridor tata ruang yang sah
- Lahan pertanian pangan yang dijaga fungsinya
- Sungai serta daerah aliran sungai sebagai penopang hidrologi lanskap
Dari pendekatan sektoral ke kesatuan bentang alam
Pergeseran paradigma yang disoroti dalam diskusi Bogor menolak penyelesaian sepotong-sepotong. Ketika pangan, energi, dan iklim ditangani terpisah, tumpang tindih kewenangan dan alih fungsi lahan sulit dicegah. Sebaliknya, memandang persoalan sebagai satu kesatuan lanskap memungkinkan alokasi ruang yang lebih adil antara proteksi, produksi, dan pemukiman.
Bagi daerah padat seperti Jawa Barat, logika integrasi ini membantu merancang kebijakan yang menyeimbangkan kebutuhan beras dan hortikultura, pasokan energi, serta pengendalian banjir dan longsor di daerah aliran sungai. Prinsipnya tetap sama: proporsi ruang pasti, data akurat, dan penegakan aturan yang konsisten.
Implikasi praktis bagi kebijakan dan pelaku usaha
Pesan forum RSI-IPB mengisyaratkan bahwa industri, termasuk kelapa sawit, perlu berada dalam koridor tata ruang yang sudah ditetapkan, bukan mendorong perluasan tanpa perhitungan bentang alam. Optimalisasi di dalam kawasan budidaya yang sah, disertai perlindungan kawasan konservasi dan DAS, menjadi jalur yang lebih masuk akal untuk menopang kemandirian pangan dan energi tanpa memperparah risiko iklim.
Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat tapak dapat menjadikan kerangka lanskap sebagai acuan sinkronisasi RTRW, perizinan, dan program ketahanan pangan. Dengan begitu, target nasional tidak berhenti di wacana, melainkan tertanam dalam peta ruang yang dapat diawasi publik.
Secara keseluruhan, paparan Petrus Gunarso di Bogor menegaskan satu hal inti: tanpa kepastian tata kelola ruang dan bentang alam yang terintegrasi, tiga tantangan strategis Indonesia akan terus bertabrakan. Dengan proporsi perlindungan yang jelas, optimalisasi hutan lestari, serta pengakuan sungai dan DAS sebagai bagian tak terpisahkan dari lanskap, peluang menjaga pangan, energi, dan iklim secara bersamaan menjadi lebih realistis—termasuk bagi wilayah-wilayah produktif di Jawa Barat yang membutuhkan keseimbangan serupa.
Sumber: Sindo News.