Di penghujung Agustus, momentum kemerdekaan mengajak kita menengok ulang fondasi republik. Selain pertempuran dan diplomasi, pers pergerakan menjadi infrastruktur gagasan yang membentuk Indonesia jauh sebelum 17 Agustus 1945. Bagi pembaca di Bandung dan Jawa Barat, jejak itu terasa dekat: kota ini dulu menjadi salah satu simpul baca dan diskusi gagasan kebangsaan lintas daerah.
Indonesia mula-mula lahir sebagai percakapan publik. Gagasan persatuan, kesetaraan, kemajuan, dan kemerdekaan tumbuh lewat pendidikan, organisasi, buku, pamflet, serta surat kabar. Memahami sejarah bangsa tanpa menempatkan jurnalisme di dalamnya akan menyisakan celah. Sebelum menjadi negara, Indonesia perlu menjadi berita, wacana, dan ruang bersama.
Dari pengalaman lokal menuju persoalan publik
Pada awal abad ke-20, penduduk Hindia Belanda belum otomatis membayangkan diri sebagai satu bangsa. Identitas Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Batak, Melayu, dan ikatan lokal lain masih sangat kuat. Yang dibutuhkan adalah medium agar orang yang berjauhan secara geografis dan sosial dapat saling mengenal pengalaman.
Surat kabar bumiputra mengisi peran itu. Ketidakadilan yang semula personal dibaca sebagai bagian struktur kolonial. Pers mempertemukan kisah terpisah dan merakit kosakata bersama tentang rakyat, bangsa, pendidikan, kemajuan, penjajahan, dan kemerdekaan. Pengalaman lokal diubah menjadi isu yang layak diperbincangkan khalayak luas.
Tirto Adhi Soerjo dan model jurnalisme advokasi
Tirto Adhi Soerjo melalui Medan Prijaji memberi contoh penting. Pers tidak hanya dijalankan sebagai usaha pemberitaan, melainkan sebagai sarana pendidikan, pembelaan, dan advokasi masyarakat bumiputra. Tulisan-tulisannya menyingkap kesewenang-wenangan sekaligus mengajak pembaca memahami hak serta kepentingan bersama.
Ketika suatu persoalan diliput secara ajek, pengalaman individual dapat bergeser menjadi kesadaran kolektif. Jurnalisme bekerja mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi opini, lalu opini menjadi sikap politik. Pola ini menempatkan wartawan sebagai pendidik publik dan penggerak perubahan sosial, bukan sekadar pencatat peristiwa.
Bahasa Melayu, Sumpah Pemuda, dan jembatan antarwilayah
Bahasa menjadi tulang punggung proses tersebut. Pers memakai bahasa Melayu yang menjangkau pembaca lintas etnis sehingga komunikasi tidak terkurung sekat kedaerahan. Ketika Sumpah Pemuda 1928 menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, ruang percakapan bersama itu telah dipersiapkan lewat pendidikan, pergaulan intelektual, dan sirkulasi surat kabar.
Koran memungkinkan seseorang di Batavia mengikuti soal di Sumatra, pembaca di Bandung menimbang perdebatan dari Surabaya, serta kaum terpelajar dari pelbagai daerah mengunyah gagasan serupa tentang masa depan Hindia. Jaringan baca ini merapatkan jarak dan menumbuhkan imajinasi kebangsaan yang sebelumnya terfragmentasi.
Generasi pergerakan: penulis, penerbit, dan politisi sekaligus
Tokoh-tokoh awal kemerdekaan akrab dengan dunia tulisan. Soekarno menerbitkan Fikiran Ra’jat; Mohammad Hatta aktif di pers dan penerbitan termasuk Daulat Ra’jat; Ki Hadjar Dewantara, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo memanfaatkan De Expres sebagai ruang kritik. Haji Agus Salim, Abdul Muis, Sutan Sjahrir, dan banyak nama lain bergerak di jalur yang sama.
Bagi mereka, menulis bukan pelengkap setelah aksi politik. Tulisan adalah bagian organ dari perjuangan. Batas antara politisi, intelektual, penulis, dan jurnalis kala itu belum setegas hari ini. Artikel bisa menjadi manifesto, buku menjadi alat didik politik, dan mesin cetak menjadi instrumen mobilisasi gagasan.
Pemerintah kolonial memahami kekuatan itu. Pers diawasi, dibatasi, dan dibungkam; penulis diancam penjara atau pembuangan. Tekanan terhadap Tirto dan tokoh pergerakan lain memperlihatkan logika kekuasaan: menguasai arus informasi berarti berusaha menguasai ruang berpikir masyarakat. Pengawasan itu justru menegaskan betapa strategisnya peran pers.
Makna bagi ruang publik Bandung dan investasi kesadaran
Refleksi sejarah ini relevan bagi ekosistem informasi di Bandung dan Jawa Barat. Kota berpendidikan dan bersejaran organisasi mahasiswa ini mewarisi tradisi diskusi publik. Menjaga kualitas jurnalisme berarti merawat kemampuan warga membedakan fakta, menimbang kepentingan bersama, dan menolak penyempitan wacana.
Investasi publik pada jurnalisme yang berintegritas—melalui literasi media, dukungan pada kerja verifikasi, serta penghargaan pada kebebasan yang bertanggung jawab—bukan beban anggaran semata. Itu adalah jaga-jaga agar gagasan kebangsaan tidak kering menjadi slogan. Tanpa ruang berita yang sehat, percakapan warga mudah retak oleh hoaks dan sekat identitas sempit.
Ringkasnya, Indonesia dibentuk juga oleh mesin cetak dan pena. Merawat warisan itu hari ini berarti memastikan jurnalisme tetap menjadi infrastruktur kesadaran, bukan sekadar saluran cepat informasi. Bandung, dengan ekosistem kampus dan komunitas bacanya, dapat terus menjadi salah satu laboratorium nalar publik yang mencerminkan semangat awal kebangsaan.
Sumber: Sindo News.