PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meresmikan peletakan batu pertama hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Proyek yang mengandalkan aset perseroan ini menarik perhatian publik, termasuk pembaca di Bandung yang kerap menempuh perjalanan komuter atau mencari opsi tinggal dekat simpul transportasi jabodetabek.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan, kawasan hunian dibangun di lahan sekitar 2,2 hektare yang terbagi menjadi blok G dan blok F. Seluruhnya dirancang delapan tower setinggi 24 lantai, dengan total 3.784 unit. Target penyelesaian berada di pertengahan 2028, sementara durasi pembangunan keseluruhan diperkirakan sekitar 18 bulan sejak groundbreaking pada Jumat, 21 Agustus.
Komposisi unit dan fasilitas ritel di dua blok
Rincian unit membedakan beban masing-masing blok. Blok G menampung 1.276 unit dalam tiga tower, sedangkan blok F menyediakan 2.508 unit dalam lima tower. Di blok G, pilihan tipe mencakup studio sekitar 28 meter persegi, tipe 36 berdua kamar tidur, hingga tipe 45. Blok F menawarkan tipe 36, 45, dan tipe 52 dengan tiga kamar tidur.
Selain ruang tinggal, kawasan dilengkapi 150 unit ritel pendukung: 72 unit di blok G dan 78 unit di blok F. Fasilitas itu diharapkan memenuhi kebutuhan harian penghuni tanpa harus jauh meninggalkan lingkungan hunian.
Akses pejalan kaki ke Stasiun Manggarai
Konsep transit-oriented menjadi penekanan Bobby. Perseroan merencanakan jalur pedestrian sepanjang kurang lebih 300 meter yang menghubungkan kawasan hunian langsung ke Stasiun Manggarai. Dengan begitu, pergerakan penghuni ke moda kereta dapat lebih tertata.
Area parkir sepeda motor dan mobil juga disiapkan. Tujuannya agar arus lalu lintas dan penumpang tidak semata menumpuk di titik stasiun, melainkan tersebar dari akses kawasan hunian itu sendiri. Bagi warga Bandung yang terbiasa pola KRL atau perjalanan lintas kota lewat jaringan KAI, integrasi pejalan kaki ke stasiun menjadi nilai praktis yang patut dicatat meski lokasi proyek berada di Jakarta.
Sasaran MBR dan tata kelola kepemilikan
Bobby menegaskan arah proyek tetap pada MBR sesuai kualifikasi dan ketentuan pemerintah. Tata kelola kepemilikan dijaga agar unit di tengah kota ini benar-benar menjangkau kelompok sasaran, bukan bergeser ke praktik yang menyimpang dari semangat hunian terjangkau.
Penegasan itu relevan di tengah diskusi publik soal penyediaan rumah di pusat kota yang sering kali sulit dijangkau daya beli pekerja formal maupun informal. Harga yang dijanjikan berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp600 juta, dengan target tetap di bawah Rp600 juta per unit.
Skema KPR BTN dan tahapan pendaftaran minat
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan pemasaran baru dibuka setelah legalitas, perizinan, dan sertifikat siap. Pendaftaran minat pembelian ditargetkan dapat dimulai akhir bulan. Calon pembeli mencatatkan minat lebih dulu; akad kredit menyusul setelah syarat pembangunan terpenuhi.
BTN menyiapkan KPR dengan tenor hingga 40 tahun dan bunga tetap 6 persen sampai lunas, plus sejumlah keringanan biaya. Karena nilai unit di atas skema FLPP tipikal, cicilan diperkirakan tidak serendah kisaran Rp700 ribu–Rp800 ribu per bulan seperti ilustrasi FLPP yang disebut Nixon. Akad tidak digelar hanya berdasar daftar minat: bank menunggu progres konstruksi sesuai aturan agar konsumen terlindungi jika muncul risiko di lapangan.
Pembiayaan konstruksi tahap awal masih dibahas BTN bersama KAI Properti. Dari delapan tower, pengerjaan awal diarahkan pada sekitar dua atau tiga tower, dengan perkiraan selesai sekitar satu tahun hingga satu tahun tiga bulan. Untuk tenor panjang, pola asuransi masih dikaji; Nixon cenderung menganjurkan proteksi sekitar 20 tahun agar beban premi tidak memberatkan.
Bagi pembaca Bandung, informasi ini berguna sebagai pantauan pasar hunian berbasis stasiun dan skema pembiayaan bank BUMN, tanpa mengubah fakta bahwa lokasi proyek berada di Manggarai, Jakarta. Keputusan membeli tetap bergantung legalitas final, kemampuan cicilan, serta verifikasi kualifikasi MBR resmi.
Sumber: CNN Indonesia.