Program Makan Bergizi Gratis terus diperkuat pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan target MBG 2027 mencapai 72.464.886 orang atau sekitar 72,46 juta penerima manfaat, angka yang lebih tinggi dari target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 3 September 2026. Bagi pembaca di Bandung dan Jawa Barat, perluasan cakupan nasional ini relevan karena menyentuh siswa, ibu hamil, balita, serta tenaga pendidik di seluruh daerah.
Angka penerima di atas basis RPJMN
Menurut Sudaryono, target 72,46 juta penerima berada di atas basis RPJMN 2027 yang menetapkan 64,94 juta orang. Selisih tersebut menandai ambisi pemerintah memperluas jangkauan gizi gratis secara lebih agresif.
Dari total tersebut, 60.599.777 orang merupakan peserta didik mulai jenjang PAUD hingga SLB, termasuk santri. Sisanya, 11.865.109 orang, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok ini dinilai krusial untuk memutus rantai masalah gizi sejak usia dini.
Guru ikut makan bersama siswa untuk edukasi
Penerima manfaat MBG tidak terbatas pada siswa dan kelompok 3B. Guru serta tenaga kependidikan juga dimasukkan, namun dengan penekanan fungsi edukasi, bukan sebagai jatah makan tersendiri.
Sudaryono menjelaskan, guru mengonsumsi menu MBG bersama siswa di kelas agar praktik makan bergizi menjadi contoh nyata. Edukasi mencakup antre mengambil ompreng, cuci tangan, berbagi, berdoa, mengucap terima kasih, hingga menumbuhkan rasa syukur. Pendekatan ini diharapkan menanamkan kebiasaan baik sejak bangku sekolah.
Anggaran menu dan usulan RAPBN 2027
Untuk memenuhi kebutuhan seluruh penerima, BGN mengalokasikan anggaran menu sebesar Rp 232,50 triliun. Program ini digambarkan sebagai prioritas nasional yang memberi makanan bergizi secara tepat sasaran guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat perbaikan status gizi.
Untuk tahun 2027, BGN mengusulkan total anggaran Rp 240,20 triliun. Rinciannya: Rp 232,88 triliun atau 96,95 persen untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, dan Rp 7,33 triliun atau 3,05 persen untuk Program Dukungan Manajemen.
- Mayoritas dana dikonversi menjadi menu yang disajikan ke penerima manfaat
- Sekitar 97 persen anggaran diarahkan langsung ke pemenuhan gizi
- Porsi manajemen dijaga relatif kecil agar manfaat terasa di lapangan
Dampak bagi daerah dan pemantauan publik
Meski paparan resmi disampaikan di Jakarta, pelaksanaan MBG menyentuh sekolah, posyandu, dan komunitas di kota-kota besar maupun kabupaten, termasuk wilayah Bandung Raya. Orangtua, guru, dan pemerintah daerah diharapkan memantau ketepatan sasaran agar kenaikan target benar-benar berujung pada perbaikan gizi anak dan ibu.
Sudaryono menegaskan komposisi anggaran yang besar memang mayoritas dikonversi menjadi menu MBG bagi peserta didik maupun nonpeserta didik. Transparansi penyaluran dan kualitas menu akan menjadi isu yang terus diawasi publik seiring usulan anggaran yang diajukan ke proses RAPBN.
Dengan target di atas RPJMN dan usulan dana yang hampir seluruhnya untuk menu, pemerintah menempatkan MBG sebagai instrumen jangka menengah perbaikan SDM. Keberhasilan 2027 akan bergantung pada ketepatan data penerima, kesiapan dapur dan distribusi, serta kolaborasi pusat-daerah tanpa mengorbankan mutu gizi di piring anak dan ibu.
Sumber: Liputan6.