Isu keracunan MBG kembali menjadi sorotan setelah Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa gangguan kesehatan yang diduga terkait program Makan Bergizi Gratis berpeluang diproses secara pidana. Pernyataan itu disampaikan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, dan relevan bagi wilayah penerima manfaat di Jawa Barat, termasuk Bandung, yang ikut memantau mutu layanan gizi sekolah.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan posisi lembaganya: ada tidaknya unsur pidana tidak diputuskan sepihak oleh BGN. Keputusan itu menunggu hasil penyelidikan serta penyidikan aparat penegak hukum di lapangan. Ia menekankan bahwa BGN mengikuti laporan resmi dari kepolisian, bukan spekulasi publik.
Sikap BGN setelah RDP di Gedung Parlemen
Pertemuan dengan Komisi IX DPR RI berlangsung Kamis, 3 September 2026, di Gedung Parlemen, Jakarta. Sehari kemudian, penjelasan Sudaryono dikutip media nasional terkait status hukum kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan konsumsi makanan program MBG.
Dalam keterangannya, Sudaryono menyebut pidana atau tidaknya suatu kasus bergantung sepenuhnya pada hasil kerja aparat. BGN tidak mengintervensi proses hukum, melainkan membuka ruang agar setiap temuan yang memenuhi unsur pidana dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Sejumlah titik dapur sudah masuk penyelidikan
Berdasarkan laporan yang diterima BGN, beberapa kejadian gangguan kesehatan yang diduga berhubungan dengan konsumsi MBG telah ditangani kepolisian. Ada lokasi dapur yang dilaporkan menimbulkan keluhan setelah makanan disajikan, lalu masuk tahap pemeriksaan formal.
Sudaryono menambahkan, sebagian laporan tidak berhenti di penyelidikan. Ada kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan. Langkah itu menandakan aparat menilai materi perkara cukup untuk diperiksa lebih mendalam, termasuk alur produksi, distribusi, dan standar kebersihan di titik penyedia makanan.
Status tersangka belum ditentukan BGN
Meski proses hukum berjalan di sejumlah titik, Kepala BGN belum menyebut adanya tersangka. Penentuan status hukum seseorang atau pihak terkait, menurutnya, mutlak menjadi kewenangan kepolisian berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan.
Pendekatan ini menempatkan BGN sebagai pihak yang mengawal program dan menerima laporan, sementara penegakan hukum tetap di tangan aparat. Bagi masyarakat penerima MBG di daerah, kejelasan alur ini penting agar keluhan kesehatan tidak berhenti pada pemberitaan, tetapi berlanjut pada pemeriksaan yang terukur.
Implikasi pengawasan untuk penerima manfaat di daerah
Program Makan Bergizi Gratis menyasar jutaan penerima di berbagai wilayah. Ketika muncul dugaan keracunan, publik di kota besar maupun kabupaten menginginkan jaminan bahwa standar dapur, bahan baku, dan rantai dingin diawasi ketat. Sinyal BGN soal peluang pidana memberi pesan bahwa kelalaian berpotensi berkonsekuensi hukum jika terbukti.
- Penentuan pidana menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan polisi.
- Beberapa titik dapur terkait gangguan kesehatan sudah ditangani kepolisian.
- Ada kasus yang naik dari penyelidikan ke penyidikan.
- Status tersangka diserahkan sepenuhnya kepada aparat di lapangan.
Dengan penegasan tersebut, BGN menekankan kolaborasi dengan aparat tanpa mendahului putusan hukum. Masyarakat di Bandung dan Jawa Barat yang anaknya menerima MBG tetap dapat menyalurkan keluhan melalui kanal resmi agar setiap indikasi gangguan kesehatan tercatat dan diperiksa.
Ke depan, transparansi laporan polisi dan perbaikan operasional dapur akan menjadi indikator kepercayaan publik terhadap keberlanjutan program. Selama proses hukum berlangsung, BGN dinilai perlu terus memastikan standar keamanan pangan terjaga di seluruh titik layanan.
Sumber: Liputan6.